Bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memilih badan hukum yang tepat bukan sekadar keputusan administratif. Struktur hukum yang dipilih akan memengaruhi akses pendanaan, perlindungan hukum, kewajiban pajak, hingga potensi pertumbuhan bisnis. Selain itu, pemahaman tentang batasan UKM, pajak yang harus dibayarkan, serta strategi mendapatkan insentif pajak dapat membantu UKM berkembang lebih cepat.
1. Pilihan badan hukum untuk UKM di Indonesia dan cara mendirikannya
Dalam menjalankan usaha, UKM dapat memilih beberapa bentuk badan hukum, tergantung pada skala bisnis, kepemilikan, dan kebutuhan pertanggungjawaban hukum.
a. Perusahaan Perorangan
- Dasar Hukum: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Ciri Khas:
- Dimiliki oleh satu orang.
- Tidak ada pemisahan antara aset pribadi dan aset bisnis.
- Proses pendirian sangat sederhana dan hanya membutuhkan pendaftaran di sistem OSS (Online Single Submission).
- Cara Mendirikan:
- Mendaftarkan usaha di sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Mengurus izin usaha sesuai bidang industri.
b. Perseroan Perorangan (PT Perorangan)
- Dasar Hukum: UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 8 Tahun 2021.
- Ciri Khas:
- Bentuk PT yang dapat dimiliki oleh satu orang.
- Tanggung jawab terbatas (aset pribadi tidak tercampur dengan aset bisnis).
- Tidak memerlukan akta notaris, cukup dengan pernyataan pendirian.
- Cara Mendirikan:
- Mengajukan pernyataan pendirian melalui OSS.
- Mendapatkan NPWP perusahaan dan izin usaha sesuai bidang industri.
c. Perseroan Terbatas (PT) Biasa
- Dasar Hukum: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 8 Tahun 2021.
- Ciri Khas:
- Didirikan oleh minimal dua pemegang saham.
- Memiliki pemisahan aset pribadi dan perusahaan.
- Cocok untuk UKM yang ingin berkembang dengan struktur kepemilikan yang lebih formal.
- Cara Mendirikan:
- Menyusun akta pendirian PT melalui notaris.
- Mendaftarkan akta ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukum.
- Mendapatkan NPWP perusahaan dan mendaftarkan NIB melalui OSS.
- Mengurus izin usaha sesuai bidang industri.
d. Koperasi
- Dasar Hukum: UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP No. 7 Tahun 2021.
- Ciri Khas:
- Berbentuk usaha kolektif dengan sistem kepemilikan bersama.
- Keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan partisipasi usaha.
- Cocok untuk UKM berbasis komunitas atau usaha bersama.
- Cara Mendirikan:
- Membentuk minimal 9 orang anggota pendiri.
- Menyusun anggaran dasar dan akta pendirian koperasi.
- Mendaftarkan koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Batasan nilai omzet UKM hingga perusahaan besar
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, klasifikasi usaha berdasarkan omzet tahunan adalah:
Batasan ini penting dalam menentukan kewajiban pajak dan potensi insentif yang bisa diperoleh UKM.
3. Jenis pajak yang harus dibayarkan UKM dan tarifnya
UKM wajib membayar beberapa jenis pajak, tergantung pada badan hukum yang dipilih.
UKM dengan omzet ≤ Rp 4,8 miliar/tahun bisa memilih membayar PPh Final 0,5%, yang lebih sederhana dibanding PPh Badan.
4. Cara mendapatkan keringanan pajak untuk UKM
Pemerintah Indonesia memberikan beberapa insentif pajak untuk membantu UKM berkembang:
PPh Final 0,5% (PP 23/2018)
- Berlaku untuk omzet ≤ Rp 4,8 miliar/tahun.
- Berlaku maksimal 3 tahun untuk usaha perorangan, 4 tahun untuk CV/Firma, dan 7 tahun untuk PT/Koperasi.
- Setelah periode tersebut, UKM wajib mengikuti tarif pajak normal.
Pengurangan PPh Badan untuk UKM (PP 55/2022)
- UKM dengan omzet ≤ Rp 50 miliar mendapat diskon tarif PPh sebesar 50% untuk laba hingga Rp 4,8 miliar.
Insentif Pajak bagi Startup dan UKM Digital
- UKM berbasis teknologi yang masuk ke Program Startup Studio Indonesia atau inkubator pemerintah bisa mendapatkan insentif pajak dan pembebasan pajak ekspor.
Fasilitas Pajak Daerah
- Beberapa daerah menawarkan keringanan pajak daerah seperti pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan untuk UKM yang baru berdiri.
Langkah untuk Mengajukan Keringanan Pajak:
- Mengajukan permohonan ke KPP (Kantor Pajak Pratama) terdekat.
- Melampirkan laporan keuangan dan dokumen perizinan usaha.
- Jika disetujui, UKM akan mendapatkan surat keputusan pengurangan tarif pajak.
Kesimpulan
Struktur hukum yang tepat, pemahaman batas omzet, serta strategi pajak yang cerdas dapat membantu UKM berkembang lebih cepat. UKM yang ingin mengoptimalkan pajaknya sebaiknya memanfaatkan skema PPh Final 0,5%, diskon PPh Badan, serta insentif pajak daerah.
Dengan pendekatan yang strategis, UKM tidak hanya bisa bertahan tetapi juga tumbuh menjadi perusahaan besar di masa depan.
